 |
| Bonnie Triyana (pimred majalah Historia) | Wikipedia |
“Hendaknya penulisan sejarah bangsa terbuka kepada publik. Karena sejatinya, sejarah adalah milik orang banyak dan menyangkut cara pandang bangsa terhadap masa lalunya. Ini guna memetik pelajaran sejarah sepahit apapun itu.” Terang Bonnie (22/5/2025)
Jadi, jangan sampai sejarah cuma dicomot satu versi saja, nanti orang-orang jadi curiga ada yang ditutup-tutupi. Bonnie mengingatkan kalau nulis sejarah itu harus inklusif dan demokratis. Jangan seperti acara yang cuma undang temen sendiri, bilangnya acara publik.
“Syak wasangka atas tafsir tunggal ini berpotensi membungkam versi-versi lain dari peristiwa sejarah itu sendiri,” katanya.
Menurut Bonnie, kalau mau serius harus diawali pertemuan ilmiah yang terbuka buat siapa saja. Bukan malah bikin seminar kayak rapat RT yang cuma diisi tetangga sebelah.
“Diawali oleh pertemuan ilmiah yang terbuka bagi siapapun, bukan terkesan keinginan sepihak,” lanjutnya.
Nah, yang bikin dia agak kesal, ada istilah ‘sejarah resmi’ yang muncul di draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia. Bonnie bilang, itu istilahnya nggak pas dan malah bikin repot.
“Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi ‘sejarah resmi’ atau ‘sejarah resmi baru’. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu sejarah dan problematik baik secara prinsipil maupun metodologis,” tegasnya.
Soalnya, kalau ada yang pakai istilah ‘sejarah resmi’, nanti orang pada mikir kalau versi sejarah yang lain itu ilegal, subversif, atau semacamnya. Waduh, malah kayak ngasih cap negatif buat yang beda pendapat.
“Penggunaan terminologi ‘sejarah resmi’ menimbulkan interpretasi bahwa versi sejarah di luar itu adalah tidak resmi, ilegal bahkan subversif,” tambah Bonnie.
Targetnya, buku ini harus kelar tanggal 17 Agustus 2025, supaya pas HUT RI ke-80, kita punya sejarah baru yang cakep dan terkini. Alasannya sih buat nyelarasin pengetahuan sejarah dengan temuan baru dari disertasi, tesis, dan riset para sejarawan.
Hasilnya nanti bakal dibukukan secara resmi, didanai Kemenbud, dan kerjasama sama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Wah, udah kayak proyek besar di Netflix aja.
Lebih lanjut, Bonnie juga bilang, Komisi X DPR bakal panggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon buat minta penjelasan.
