 |
| Ilustrasi |
NGAURIS, PACITAN — Kebijakan Pemkab Pacitan terkait labelisasi melalui stiker “KELUARGA PRA SEJAHTERA” di rumah penerima bansos menuai respons kreatif dari masyarakat. Sejumlah warga mengusulkan kebijakan tandingan, pejabat yang masih menggunakan tabung gas melon 3 kilogram juga perlu ditempeli stiker.
Usulan itu muncul sebagai bentuk edukasi sosial sekaligus cermin keadilan. Jika rumah warga miskin perlu diberi label demi transparansi, maka rumah pejabat yang masih menikmati fasilitas subsidi pun dinilai layak diberi penanda serupa, yakni “MASYARAKAT MISKIN (TAPI BERJABATAN)”.
“Biar adil. Kalau rakyat kecil harus transparan soal kemiskinannya, pejabat juga harus jujur soal ketergantungannya pada subsidi,” ujar salah seorang warga.
Stiker tersebut, menurut usulan warga, berfungsi ganda, meningkatkan akuntabilitas pejabat sekaligus membantu negara mengetahui bahwa ada anomali kesejahteraan, pendapatan besar, jabatan tinggi, tapi masih rebutan gas untuk wong cilik.
Program ini diharapkan mencakup seluruh pejabat, dari eksekutif hingga legislatif, yang masih setia pada gas melon meski gaji dan tunjangannya telah jauh melampaui batas “pra sejahtera”.
“Kalau gas melon itu hak orang miskin, maka siapa pun yang memakainya harus siap dicap miskin. Sederhana saja logikanya,” kata warga lainnya.
Sebagaimana kebijakan stiker bansos, warga juga mengusulkan sanksi tegas. Pejabat yang kedapatan melepas stiker “MASYARAKAT MISKIN” akan dianggap mengundurkan diri dari hak moralnya sebagai pengambil kebijakan publik.
Namun demikian, warga tetap menekankan agar proses pelabelan dilakukan secara humanis.
“Humanis tapi jujur. Biar rakyat nggak terus-terusan diajari hidup sederhana, sementara yang mengajar diam-diam hidup bersubsidi,” pungkasnya.
