 |
| Spanduk GMNI Pacitan Tolak Pembangunan Gedung Inspektorat |
Alasannya? Jelas dan padat: proyek ini dinilai tidak urgent, bahkan cenderung boros anggaran. Dan ya, kata “boros” di sini bukan hiperbola, karena kabarnya anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp2,7 miliar. Bukan main, bisa buat beli cilok sekecamatan Pacitan selama satu dekade.
Rencananya, gedung baru ini bakal dibangun dari nol dengan desain dua lantai yang mungkin bisa buat main petak umpet. Yang jadi sorotan, proyek ini tetap ngotot lanjut di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hmm, efisiensi kok malah bangun gedung baru?
Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, dengan nada serius (dan logika tajam) mempertanyakan urgensi proyek ini. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak memberikan dampak langsung yang berarti bagi masyarakat.
“Kami menolak rencana pembangunan ini karena output-nya tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara luas. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, justru muncul proyek yang menelan dana hingga miliaran rupiah hanya untuk pembangunan gedung baru Inspektorat. Kami mempertanyakan urgensinya. Apakah tidak ada kebutuhan lain yang lebih mendesak? Sementara masih banyak masyarakat yang butuh akses pelayanan dasar yang layak, mulai dari pendidikan, infrastruktur jalan, hingga layanan kesehatan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat sektor-sektor itu justru dihabiskan untuk pembangunan yang tidak memberikan efek nyata bagi rakyat,” terang Dela (26/5/2025)
Kalau kata anak kos, “ini sih bukan prioritas, ini ambisi.” Dela juga menegaskan bahwa GMNI Pacitan tidak akan tinggal diam. Mereka siap mengawal isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab moril organisasi mahasiswa.
“Sebagai organisasi mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan dan berperan sebagai social control, kami menolak dengan tegas rencana pembangunan tersebut. Kami tidak segan untuk menggerakkan aksi massa apabila diperlukan guna memastikan kebijakan anggaran yang diambil pemerintah berpihak kepada rakyat dan mencerminkan keadilan sosial,” lanjut Dela.
Sementara itu, Revin Safi’i, Sekretaris DPC GMNI Pacitan, juga tak mau kalah dalam menyampaikan pendapatnya. Menurut Revin, Inspektorat seharusnya menjadi contoh dalam membuat kebijakan yang bijak, bukan malah ikut-ikutan bikin megaproyek yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Inspektorat sebagai lembaga pengawas semestinya mampu memberikan contoh kebijakan yang bijak dan memperhatikan aspek-aspek prioritas masyarakat. Sementara kondisi di sekitar kita masih banyak yang memprihatinkan, jalan rusak, sekolah yang tidak layak, masyarakat yang secara ekonomi masih kesulitan, lalu muncul rencana pembangunan gedung mewah dengan anggaran hampir tiga miliar? Itu bukan keputusan yang arif,” tegas Revin.
DPC GMNI Pacitan pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran publik. Karena ya, duit rakyat itu bukan buat gaya-gayaan bangun gedung, tapi buat nambal jalan bolong dan perbaiki sekolah yang hampir roboh.
Mari kawal bersama, biar anggaran tak salah jalan dan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Jangan sampai gedung baru jadi mewah, tapi jalan ke sekolah malah seperti trek off-road.
