 |
| https://www.liputan6.com/news/read/5993851/jadi-pengurus-danantara-ketua-kpk-kami-tak-akan-terima-honor-dalam-bentuk-apapun |
Ada yang aneh, tapi sudah biasa: negara ini suka main rangkap. Jabatan dirangkap, logika dilipat. Ketua KPK, yang tugas utamanya adalah memburu korupsi, tiba-tiba nongol jadi pengawas Danantara, lembaga pengelola duit jumbo yang katanya sih buat investasi masa depan. Masa depan siapa? Kita belum tahu. Yang jelas masa depan konflik kepentingan sudah di depan mata.
Antara KPK dan Danantara: Kawin Paksa antara Hukum dan Uang
KPK itu ibarat satpam kejujuran. Tapi kalau satpamnya duduk di ruang rapat bos-bos yang dia harus awasi, kita harus tanya: ini satpam atau asisten manajer?
Masuknya Ketua KPK ke dalam Komite Pengawas Danantara diklaim sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi definisi “baik” di negeri ini suka lentur, bisa ditekuk sampai nyaris patah. Dulu baik itu artinya nggak rangkap jabatan. Sekarang baik itu artinya, “asal niatnya bagus, ya gas aja dulu.”
Konflik Kepentingan: Sudah Jelas tapi Tetap Didebat
Konflik kepentingan di sini bukan teori hukum tinggi. Ini logika TK: yang ngawasi jangan gabung sama yang diawasi. Tapi ya itu, di negeri ini, semakin sederhana logikanya, semakin sulit diterima. Katanya, “Tapi kan beliau integritasnya tinggi.” Lah, justru karena integritas tinggi, harusnya nggak mau dong dirangkap.
Bayangkan kalau wasit sepak bola sekaligus jadi manajer salah satu tim. Terus saat penalti kontroversial, dia bilang, “Tenang, saya objektif.” Ya siapa yang percaya?
Rangkap Jabatan: Tradisi Lama yang Dipoles Jadi Inovasi
Rangkap jabatan bukan barang baru. Pejabat kita senang sekali melipat peran, mungkin karena merasa punya kemampuan multitasking seperti dewa-dewa Yunani. Tapi multitasking dalam pemerintahan itu bukan kehebatan, itu jalan tol menuju penyalahgunaan wewenang. Dan kalau jalan tol itu dibangun dari APBN, maka kita semua yang bayar lewat pajak dan napas panjang.
Akhir Kata: Jangan Main Monopoli di Dunia Nyata
Kalau mau benar-benar membangun kepercayaan publik, maka KPK harus tetap jadi lembaga yang jaga jarak. Bukan karena nggak mau ikut kerja bareng, tapi karena kerja bareng itu bisa bikin kerjanya miring. Independensi itu bukan sekadar status, tapi prinsip hidup. Kalau prinsip ini dilanggar, maka kita bukan lagi membangun pemerintahan yang bersih, tapi membangun drama politik dengan plot twist murahan.
Danantara butuh pengawasan. Tapi bukan pengawasan basa-basi. Apalagi dari orang yang bisa kena konflik batin antara membereskan korupsi atau menjaga nama baik lembaga tempat dia duduk.
Mari kita audit logika, sebelum logika kita ikut disunat demi kepentingan elite.
